Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pertimbangan Hary Tanoesoedibjo (foto: Runi)
JAKARTA - Fraksi Partai Hanura menerima sejumlah aktivis 98 yang menyampaikan aspirasinya menolak rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Partai Hanura tercatat sebagai salah satu partai yang menolak kenaikan harga BBM.
"Kenaikan BBM adalah inkonstitusional. Kami akan bertemu dengan fraksi-fraksi lain juga selain Hanura untuk menyatakan sikap kami soal kenaikan BBM," kata salah satu aktivis 98, Ubedilah Badrun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Luapan aspirasi itu ditanggapi secara positif oleh Fraksi Partai Hanura. "Itu sikap kami dan dari awal. Kita satu pemahaman dalam rangka menolak kenaikan harga BBM," kata Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding.
Dijelaskan Suding, pihaknya telah melakukan berbagai kajian perihal kenaikan harga BBM ini. Di antaranya adalah kajian dari segi ekonomi dan hukum.
Ditelaah dari sisi ekonomi, lanjut Suding, pemerintah sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM. Pasalnya berdasarkan data yang diperoleh, harga minyak baik di Asia maupun di Amerika relatif stabil.
"Kedua target penerimaan pemerintah di sektor pajak ini gagal. Janganlah kegagalan pemerintah dalam mengelola negara diberikan ke masyarakat dengan menaikan harga BBM. Ini terjadi pelanggaran konstitusi," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak transparan dalam pengelolaan minyak. "Berapa produksi minyak yang dihasilkan dan berapa konsumsi minyak kita. Ini memang manipulasi penyimpangan di Pertamina. Ini sering terjadi," tandasnya. (trk)
"Kenaikan BBM adalah inkonstitusional. Kami akan bertemu dengan fraksi-fraksi lain juga selain Hanura untuk menyatakan sikap kami soal kenaikan BBM," kata salah satu aktivis 98, Ubedilah Badrun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Luapan aspirasi itu ditanggapi secara positif oleh Fraksi Partai Hanura. "Itu sikap kami dan dari awal. Kita satu pemahaman dalam rangka menolak kenaikan harga BBM," kata Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding.
Dijelaskan Suding, pihaknya telah melakukan berbagai kajian perihal kenaikan harga BBM ini. Di antaranya adalah kajian dari segi ekonomi dan hukum.
Ditelaah dari sisi ekonomi, lanjut Suding, pemerintah sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM. Pasalnya berdasarkan data yang diperoleh, harga minyak baik di Asia maupun di Amerika relatif stabil.
"Kedua target penerimaan pemerintah di sektor pajak ini gagal. Janganlah kegagalan pemerintah dalam mengelola negara diberikan ke masyarakat dengan menaikan harga BBM. Ini terjadi pelanggaran konstitusi," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak transparan dalam pengelolaan minyak. "Berapa produksi minyak yang dihasilkan dan berapa konsumsi minyak kita. Ini memang manipulasi penyimpangan di Pertamina. Ini sering terjadi," tandasnya. (trk)
