JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menganggap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sangat (BBM) berbau politis. Atas dasar itu, Hanura belum ingin mengeluarkan sikap resmi dan memilih untuk terus mempelajari rencana kenaikan tersebut.
"Kami belum mengeluarkan sikap resmi karena masih menunggu sikap resmi pemerintah. Yang kami lihat, rencana pemerintah menaikkan BBM lebih terkesan politis ketimbang ekonomi," kata Saleh di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Anggota Komisi V DPR ini mempertanyakan mengapa wacana kenaikan BBM diembuskan pada tahun politik, menjelang waktu pemilihan di 2014. Terlebih lagi, kenaikan harga itu rencananya akan dibarengi dengan pemberian kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurutnya, cara-cara seperti itu tak elok digulirkan untuk menghadapi tahun pemilihan umum.
"Seolah-olah masyarakat disulitkan, kemudian ada yang datang memberikan bantuan seperti dewa penolong. Terkesan sangat politik, dan diberikan menjelang pemilu," ujarnya.
Untuk diketahui, pada Senin (13/5/2013) malam, Sekretariat Gabungan menggelar rapat terkait pembatasan subsidi BBM, di Kantor Setgab, Jakarta Pusat. Semua perwakilan pimpinan partai hadir, dan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Setgab Aburizal Bakrie. Hasil dari rapat itu adalah mendesak DPR untuk segera menggelar rapat membahas APBN Perubahan. Pasalnya, APBN Perubahan merupakan sumber dana saat harga BBM naik, dan pemerintah memberikan kompensasi untuk masyarakat miskin yang terkena dampak langsung.
Pemerintah pusat rencananya akan menyerahkan draf APBN Perubahan kepada DPR pada 14 Mei 2013. Namun belum diputuskan kapan APBN Perubahan itu akan mulai dibahas. Secara umum, pembahasan APBN biasanya memakan waktu sekitar dua bulan. Adapun pembahasan APBN Perubahan perlu waktu satu bulan.
